cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 6 No 1 (2014): Maret" : 5 Documents clear
Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian Ditinjau dari Aspek Kebijakan Publik (Suatu Kajian terhadap Impelementasi Kebijakan Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.01-10

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktualisasi dan validitasi tentang Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di daerah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pendekatan dan tujuan tersebut diketahui bahwa Sistem Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Dinas Dukcapil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagai instansi pelaksana,belum berlangsung dalam suatu “sistem” yang baik dan lancar, karena penduduk sebagai bagian dari sistem pencatatan dan kematian, yang merupakan penerima manfaat Sistem Pencatatan dimaksud, masih rendah kesadarannya untuk melaporkan peristiwa penting yang dialaminya seperti peristiwa kelahiran dan kematian dimaksud. Di samping itu, formulir pelaporan kematian yang saat ini digunakan, harus diformat ulang karena laporan kematian yang diterima dari kecamatan-kecamatan dari lokasi kajian, tidak berdasarkan nama (by name), alamat (by address) dan tidak berdasarkan data SIAK (by SIAK) tetapi berdasarkan jumlah atau angka yang meninggal di wilayah kecamatan, sehingga menyulitkan Dinas Dukcapil Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk menghapus namanya dari data SIAK, sehingga berdampak pada akurasi jumlah penduduk dan adanya nama yang telah meninggal tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). AbstractThe purpose of this research is to know about factualization and validization on Registration System of Birth and Death in the Region of Regency of Bandung and City of Bandung Province of West Java. Based on the said approach and purpose it is known that Registration System of Birth and Death in the Office of Dukcapil Regency of Bandung and City of Bandung as the implementing agency is not yet conducted in a good and smooth system because the population as part of registration system of birth and death as the beneficiaries of Registration System still have low awareness to report important events they experience such as the events of birth and death. In addition, the form of death report that is currently used, must be reformatted because the report received form districts of study location is not by name, by address and nor by SIAK data but based on the total or the number of died people in the district areas that making it difficult to the Office of Dukcapil Cifty of Bandung and Regency of Bandung to abolish their names from SIAK data, that has the impact on the accuracy of the total population and the existence of died people contained in List of Temporary Voters (DPS).
Dilema Program MDGs dalam Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Jampersal di Kabupaten Tuban HT, M. Amir
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.11-20

Abstract

AbstrakKajian ini merupakan implementasi program Jampersal yang dirancang dengan menggunakan pendekatan mixing methods yakni suatu kajian kualitatif, dipandu dengan angka-angka kuantitatif, untuk mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (expost facto), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang terhadap pengguna Jampersal yang beralih pelaksanaannya ke JKN yang dikelola oleh BPJS sejak awal tahun 2014. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan program Jampersal, apakah program ini mencapai target dengan dana yang ada, sesuai harapan Millennium Development Goals (MDGs), dalam menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Tuban, yang akan berakhir pada tahun 2015 mendatang. AbstractThis study is an implementation program designed Jampersal Mixing Methods approach which is a qualitative study, guided by quantitative figures, to examine in depth a phenomenon that exists in society by not manipulate variables (ex post facto), concerning the events that have been occurred, associated with the present condition of the Jampersal users who switch to JKN implementation managed by BPJSsince the beginning of 2014. The goal is to examine the implementation Jampersal program, whether the program is to reach the target with existing funds, as expected Millennium Development Goals (MDGs), in reducing the MMR and IMR in the district Tuban, which will expire in 2015. 
Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin di Daerah Terpencil (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat) Media, Yulfira
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.21-30

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di daerah terpencil di Kabupaten Solok (Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di lokasi penelitian masih relatif kurang, dan ini terlihat dari masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kondisi pelayanan kesehatan yaitu keterbatasan sumber daya dan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, dan adanya hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan (Jampersal). Temuan yang dapat diusulkan sebagai saran perbaikan meliputi: peningkatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap institusi pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan pelayanan serta kondisi sarana dan prasarana kesehatan. Saran untuk mengatasi hambatan Jampersal adalah perlu adanya alokasi dana untuk sosialisasi kesehatan dan Jampersal, penyediaan kendaraan operasional (motor) untuk bidan serta perbaikan infrastruktur jalan. AbstractThis study aims to describe how the quality of maternal health services and maternity in a remote area in Solok (West Sumatra). This study used a qualitative approach to data collection techniques through indepth interviews and observation. The results showed that the quality of maternal health services and maternity at the study site was relatively less, and is visible from the low utilization of maternal health services and maternity, which one of them caused by the limitations of the health conditions of limited resources and health services, limited health infrastructure, and the presence of obstacles in the implementation of the labor insurance program (Jampersal). The findings can be proposed as suggestions for improvement include: increase in monitoring and periodic evaluation and guidance to health care institutions, increasing the quantity and quality of health personnel, increasing the availability of services and infrastructure health condition. Suggestions for overcoming barriers Jampersal is the need for the allocation of funds for health and socialization Jampersal, providing operational vehicles (motorcycles) for midwives and improving road infrastructure.
Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) Sulistyono, Djoko; Nuryadin, Deden; Hadi, Anung S.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.31-40

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan melihat masalah tapal batas yang sering menjadi persoalan pelik. Sejak dibukanya “kran” pemekaran daerah, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 946 konflik sengketa perbatasan, baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga. Penelitian ini melihat lebih khusus tentang evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah yang merupakan salah satu bagian dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan, melalui teknik wawancara mendalam dengan memakai pendekatan kualitatif sebagai konsentrasi utama pada penelitian ini. Lokasi penelitian secara kasus akan melihat di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung dipilih karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan konflik batas daerah, sedangkan Kalimantan Timur dipilih karena provinsi ini kaya sumber daya alam (SDA). Masalah umum yang dihadapi di kedua provinsi ini antara lain: adanya keterbatasan sumber daya manusia yang profesional (tenaga ahli segmen batas), kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan, sarana dan prasarana yang belum menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di dalam program kerja Penegasan Batas Daerah, yang dianggap belum menjadi hal yang prioritas. AbstractThis study examines the matter of boundary that often a thorny issue. Since opening of the “faucet” regional expansion, until now, there were as many as 946 border dispute conflict, both between districts/cities in the province, and district/city in the province of the district/city in the neighboring province. This study examines only the boundary assertion evaluation team, which is one part the acceleration of boundary assertion. Qualitative descriptive methods were used, through in-depth interview techniques with qualitative and quantitative approaches, as well as a major consentration on the qualitative approach. Location research purposively determined in Lampung and East Kalimantan. Lampung chosen because it is one of the provinces in Indonesia which limits conflict-prone regions, while the East Kalimantan province was chosen because it is rich in natural resources. A common problem encountered in the these two provinces, among others: the limited human resources professional (expert segment boundary), the lack of coordination between governments adjacent areas, facilities and infrastructure that have not reached into rural areas, as well as a lack of leadership support in the work program which is considered the limit assertion has not become a priority.
Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) Halik, Abdul
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.41-50

Abstract

AbstrakSalah satu solusi untuk dapat mengatasi beberapa permasalahan PTSP adalah dengan menetapkan dimensi atau Komponen Kinerja Utama (KKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi PTSP. IKU ini merupakan ukuran keberhasilan instansi PTSP. Namun, hingga saat ini belum ada rumusan yang baku dan formal mengenai IKU untuk instansi PTSP yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja instansi tersebut. Padahal, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu disusun IKU. Tujuan kajian ini adalah untuk merumuskan atau menyusun KKU dan IKU instansi PTSP yang baku, sebagai acuan dalam pengukuran kinerja atau keberhasilan instansi PTSP. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil kajian ini merumuskan sejumlah dimensi/komponen kinerja utama (KKU) instansi PTSP, yaitu: kualitas struktur dan kewenangan, kualitas prosedur operasional pelayanan, kualitas proses perizinan, tingkat kepuasan pelayanan, tingkat perubahan investasi, tingkat perubahan PAD, dan tingkat perubahan PDRB. Hasil kajian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan atau referensi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan dan menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengukuran dan Penilaian Kinerja Instansi PTSP. AbstractOne solution to overcome some of the problems of the OSS is to set the dimensions or Key Performance Component (KPC) and Key Performance Indicators (KPI) OSS agencies . This KPI is a measure of the success of the OSS agency. However, until now there is no standard formula and a formal OSS KPI for agencies that can be used as a reference to measure the performance of the agency. In fact, in the framework of bureaucratic reforms across Ministries/Institutions/Local Government, need to be prepared KPI. The purpose of this study is to formulate or construct KPI and standardized OSS KPI agencies, as a reference in measuring the performance or success of the OSS agency. The study used a descriptive research approach. The results of this study to formulate a number of dimensions/ key performance components (TPI) OSS agencies, namely: the quality and authority structures, operational procedures quality of service, the quality of the licensing process, the level of service satisfaction, the rate of change of investment, the rate of change of the Local Revenue, and the rate of change in GDP. The results of this study would be used as an input or reference to the Interior Ministry in the formulation and regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) on Guidelines for Performance Measurement and Assessment Agencies OSS

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue